Apa itu SBU Konstruksi?
SBU (Sertifikat Badan Usaha) Konstruksi adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi), sebagai bukti bahwa suatu badan usaha telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi.

Dasar Hukum:
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 tentang Registrasi Usaha Jasa Konstruksi

Fungsi SBU:
- Sebagai syarat utama mengikuti tender proyek pemerintah maupun swasta
- Menjamin bahwa badan usaha telah memiliki kemampuan teknis dan administratif
- Mendukung legalitas dan kredibilitas badan usaha di bidang konstruksi

Klasifikasi SBU Konstruksi:
- Bangunan Gedung
- Bangunan Sipil
- Instalasi Mekanikal dan Elektrikal
- Spesialis (arsitektur, interior, landscape, dsb.)

Pembagian SBU:
- SBU Umum: Diberikan kepada badan usaha yang mengerjakan pekerjaan konstruksi utama dan berskala besar seperti pembangunan gedung, jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya.
- SBU Spesialis: Diberikan kepada badan usaha yang mengerjakan pekerjaan teknis tertentu yang memerlukan keahlian khusus seperti instalasi tata udara, sistem kelistrikan, interior, panel surya, dan sebagainya.

Masa Berlaku:
- SBU berlaku selama 3 tahun dan wajib diperpanjang/diregistrasi ulang sebelum masa berlaku habis.

Syarat SBU Konstruksi 2025:
- Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha)
- Telah memiliki tenaga kerja bersertifikat SKK minimal 1 orang sesuai klasifikasi
- Memiliki struktur organisasi dan akta pendirian perusahaan
- Telah terdaftar di OSS (Online Single Submission)
- Melengkapi dokumen legalitas usaha (NPWP, SK Kemenkumham, dsb.)
- Telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai bidang yang diajukan

Dasar Hukum:

Pelaksanaan SKK Konstruksi merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta turunannya yaitu Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021.

Pengertian SKK Konstruksi:

SKK Konstruksi adalah Sertifikat Kompetensi Kerja yang diberikan kepada tenaga kerja konstruksi setelah dinyatakan kompeten melalui asesmen oleh LSP berlisensi BNSP.

Fungsi SKK Konstruksi:

• Menjamin tenaga kerja memiliki keahlian dan keterampilan sesuai bidangnya.
• Syarat utama pengurusan SBU.
• Memberikan pengakuan resmi terhadap kompetensi tenaga kerja konstruksi.
• Menjadi dasar pelaporan tenaga kerja di proyek konstruksi.

Klasifikasi SKK Konstruksi:

• Operator (Level 1-3)
• Teknisi/Pelaksana (Level 4-6)
• Teknisi/Ahli (Level 7-9)

Masa Berlaku: 5 tahun dan dapat diperbarui.

Kaitan dengan SBU (2025):

Mulai 2025, SBU hanya diterbitkan jika perusahaan memiliki tenaga kerja bersertifikat SKK sesuai bidangnya.

Catatan: SBU 2025 wajib menyertakan tenaga kerja bersertifikat SKK yang sesuai.

Apa Itu Serkom BNSP?
Sertifikasi Kompetensi Kerja (Serkom) yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) adalah bentuk pengakuan terhadap kompetensi individu yang diperoleh melalui pelatihan, pengalaman kerja, maupun pembelajaran mandiri. Sertifikasi ini berlaku secara nasional dan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar internasional, maupun standar khusus lainnya.

Dasar Hukum:
Serkom BNSP diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang BNSP.

Fungsi:
- Menjamin tenaga kerja kompeten di bidangnya
- Meningkatkan daya saing profesional di pasar kerja nasional dan internasional
- Menjadi syarat wajib dalam beberapa sektor pekerjaan atau pengadaan jasa

Klasifikasi:
Serkom terbagi dalam berbagai skema sesuai bidang profesi, seperti:
- Teknisi dan mekanik
- Administrasi perkantoran
- Teknologi informasi
- Kesehatan dan keselamatan kerja
- Jasa keuangan, dll.

Masa Berlaku:
Umumnya berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang melalui asesmen ulang atau pembuktian pengalaman kerja yang relevan.

Syarat Serkom 2025:
- KTP (WNI)
- Ijazah terakhir
- Pas foto terbaru
- Portofolio atau bukti pengalaman kerja
- Mengikuti asesmen uji kompetensi sesuai skema yang dipilih

Apa Itu SBU JPTL?
SBU JPTL adalah Surat Bukti Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) Kementerian ESDM. SBU ini wajib dimiliki oleh badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha di sektor ketenagalistrikan, seperti instalasi, pemeliharaan, pengujian, dan konsultasi ketenagalistrikan.

Dasar Hukum:
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Fungsi:
- Legalitas badan usaha dalam melaksanakan pekerjaan di bidang ketenagalistrikan
- Menjamin kompetensi teknis dan administratif perusahaan
- Syarat utama untuk mengikuti tender proyek kelistrikan pemerintah maupun swasta

Klasifikasi:
Beberapa jenis usaha yang membutuhkan SBU JPTL antara lain:
- Jasa Konsultansi Ketenagalistrikan
- Jasa Instalasi Tenaga Listrik
- Jasa Pemeliharaan dan Pemeriksaan Instalasi
- Jasa Pengujian dan Sertifikasi Instalasi

Masa Berlaku:
SBU JPTL berlaku selama 5 tahun dan harus diperbarui sebelum masa berlaku habis untuk menghindari sanksi administratif.

Syarat Umum Penerbitan SBU JPTL 2025:
- Akta pendirian dan pengesahan badan hukum
- NIB dan izin usaha sektoral
- Memiliki Tenaga Teknik Bersertifikat (SKTT atau Serkom BNSP)
- Memenuhi standar alat kerja, sarana dan prasarana
- Surat permohonan ke DJK ESDM melalui sistem OSS RBA atau aplikasi terintegrasi DJK

Apa Itu SKTTK?
SKTTK adalah Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) Kementerian ESDM. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa seorang tenaga teknik memiliki kompetensi dan keahlian sesuai standar yang dipersyaratkan untuk bekerja di bidang ketenagalistrikan.

Dasar Hukum:
- UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- Permen ESDM No. 12 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Tenaga Listrik
- Perdirjen DJK ESDM terkait persyaratan teknis SKTTK

Fungsi:
- Persyaratan wajib untuk bekerja di sektor ketenagalistrikan
- Menjamin bahwa tenaga teknik memiliki kemampuan sesuai klasifikasi dan bidangnya
- Diperlukan saat mengajukan SBU JPTL untuk badan usaha

Klasifikasi SKTTK:
- Instalasi dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi
- Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah
- Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi
- Operator dan Supervisor Pembangkit Tenaga Listrik, dsb.

Siapa yang Membutuhkan?
Setiap individu yang ingin bekerja sebagai tenaga teknik di bidang kelistrikan, baik di perusahaan swasta, BUMN, maupun kontraktor proyek listrik.

Masa Berlaku:
Sertifikat ini berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang setelah melalui evaluasi ulang atau pelatihan lanjutan.

Syarat Umum Pengajuan SKTTK:
- KTP dan ijazah terakhir
- Bukti pengalaman kerja sesuai bidang
- Sertifikat pelatihan teknis dari lembaga terakreditasi
- Lulus uji kompetensi yang dilaksanakan oleh LSP Ketenagalistrikan

Apa Itu SLO?
Sertifikat Laik Operasi (SLO) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) yang telah diakui oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) Kementerian ESDM. Sertifikat ini menunjukkan bahwa instalasi listrik yang telah dipasang dinyatakan aman dan sesuai dengan standar keselamatan ketenagalistrikan.

Dasar Hukum:
- UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- Permen ESDM No. 12 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Tenaga Listrik
- Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Fungsi:
- Menjamin keamanan instalasi listrik sebelum digunakan
- Menjadi syarat wajib sebelum penyambungan listrik oleh PLN
- Menghindari potensi bahaya kebakaran akibat instalasi tidak standar

Siapa yang Membutuhkan?
Pemilik rumah, gedung, pabrik, atau fasilitas industri yang memasang instalasi listrik baru atau melakukan perubahan instalasi lama.

Prosedur Penerbitan SLO:
- Pengujian instalasi oleh LIT
- Pemeriksaan fisik dan pengukuran sistem kelistrikan
- Penyusunan laporan hasil pemeriksaan
- Penerbitan sertifikat jika dinyatakan laik

Masa Berlaku:
Berlaku sepanjang tidak ada perubahan instalasi. Jika ada perubahan, maka harus dilakukan pemeriksaan ulang untuk penerbitan SLO baru.

Dokumen yang Diperlukan:
- Gambar instalasi listrik
- Berita acara pemasangan
- Surat permohonan uji laik operasi
- Data teknis dan identitas pemohon

Apa Itu Audit SMK3?
Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk memastikan penerapan sistem manajemen K3 di perusahaan telah sesuai dengan peraturan pemerintah dan standar nasional.

Dasar Hukum:
- PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. PER.04/MEN/1995

Tujuan Audit SMK3:
- Menilai kepatuhan terhadap regulasi keselamatan kerja
- Mengurangi angka kecelakaan kerja
- Meningkatkan budaya K3 di lingkungan perusahaan
- Memberikan pengakuan terhadap penerapan K3 secara sistematis

Siapa yang Wajib Melaksanakan?
Perusahaan yang memiliki tenaga kerja minimal 100 orang atau memiliki potensi bahaya tinggi wajib menerapkan SMK3 dan mengikuti proses audit secara berkala.

Tingkatan Sertifikasi:
- Level 1: Cakupan 64 kriteria (untuk perusahaan skala kecil)
- Level 2: Cakupan 122 kriteria
- Level 3: Cakupan 166 kriteria (untuk perusahaan besar dan kompleks)

Proses Audit:
- Persiapan dokumen dan komitmen manajemen
- Wawancara dan pemeriksaan lapangan
- Evaluasi terhadap implementasi prosedur K3
- Penerbitan laporan dan sertifikat audit

Manfaat Sertifikat Audit SMK3:
- Meningkatkan kepercayaan mitra kerja dan pemerintah
- Menjadi nilai tambah dalam tender proyek
- Memenuhi persyaratan legal dan reputasi perusahaan

Apa Itu Pelatihan & Pembinaan Kemnaker?
Pelatihan dan pembinaan adalah program resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang bertujuan meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan keselamatan kerja para tenaga kerja sesuai standar nasional dan ketentuan hukum yang berlaku.

Jenis-Jenis Pelatihan Resmi:
• Pelatihan K3 Umum
• Operator & Teknisi Pesawat Angkat dan Angkut
• Supervisor K3 Konstruksi
• Petugas K3 Listrik
• Petugas P3K (Pertolongan Pertama pada Kecelakaan)
• Ahli K3 (Muda, Madya, Utama)

Manfaat Mengikuti Pelatihan:
• Memenuhi persyaratan legal bekerja di sektor konstruksi & industri
• Meningkatkan pemahaman keselamatan dan produktivitas kerja
• Memperoleh sertifikat resmi dari Kemnaker RI
• Meningkatkan nilai jual dan daya saing tenaga kerja

Dasar Hukum Pelatihan:
• Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• Permenaker No. 5 Tahun 1996 tentang SMK3
• Peraturan teknis Kemnaker terkait pelatihan dan sertifikasi K3

Proses Pelatihan:
1. Pendaftaran dan seleksi administrasi
2. Pembelajaran oleh instruktur bersertifikat Kemnaker
3. Ujian kompetensi (teori & praktik)
4. Penerbitan Sertifikat dan SKP resmi jika lulus

Sertifikat yang Diperoleh:
Peserta akan mendapatkan Sertifikat Pelatihan dan SKP (Surat Keputusan Penunjukan) resmi dari Kemnaker RI yang berlaku secara nasional dan diakui oleh perusahaan dan proyek di berbagai sektor.

Apa Itu Sertifikasi ISO?
ISO (International Organization for Standardization) adalah lembaga internasional yang mengeluarkan standar global untuk sistem manajemen dan tata kelola perusahaan di berbagai sektor seperti mutu, lingkungan, K3, dan lainnya.

Jenis Sertifikasi ISO yang Umum:
- ISO 9001: Sistem Manajemen Mutu
- ISO 14001: Sistem Manajemen Lingkungan
- ISO 45001: Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)
- ISO 27001: Sistem Manajemen Keamanan Informasi
- ISO 22000: Sistem Manajemen Keamanan Pangan

Manfaat Sertifikasi ISO:
- Meningkatkan kepercayaan mitra & pelanggan
- Meningkatkan efisiensi dan pengendalian proses
- Memastikan kepatuhan terhadap standar global
- Memperkuat daya saing bisnis di tingkat internasional

Tahapan Sertifikasi:
- Konsultasi & analisis kesenjangan (gap analysis)
- Penyusunan dan implementasi dokumen
- Audit internal & eksternal
- Sertifikat diterbitkan oleh lembaga sertifikasi resmi (SGS, TUV, URS, dll)

Sertifikat yang Diperoleh:
Sertifikat ISO yang berlaku secara internasional dan diakui dalam berbagai sektor industri, dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan proyek, tender, dan pengakuan pasar global.

Apa Itu Jasa Akuntan Publik?
Jasa Akuntan Publik adalah layanan profesional dari akuntan yang telah memiliki izin resmi untuk melakukan audit, pemeriksaan laporan keuangan, perpajakan, serta layanan konsultasi keuangan lainnya.

Apa Itu Jasa Akuntan Publik?
Jasa Akuntan Publik adalah layanan profesional yang diberikan oleh akuntan bersertifikat untuk membantu perusahaan menyusun, meninjau, dan mengaudit laporan keuangan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan perpajakan.

Layanan yang Disediakan:
- Audit laporan keuangan tahunan
- Review laporan keuangan tengah tahun (interim)
- Penyusunan dan evaluasi laporan pajak
- Due diligence untuk merger & akuisisi
- Konsultasi dan pelatihan akuntansi & pelaporan keuangan

Manfaat Menggunakan Jasa Akuntan Publik:
- Meningkatkan kredibilitas di mata investor, bank, dan regulator
- Memenuhi kewajiban hukum dan regulasi keuangan
- Mengoptimalkan sistem dan prosedur keuangan internal
- Menghindari risiko denda atau kesalahan pelaporan pajak

Siapa yang Membutuhkan Layanan Ini?
Perusahaan swasta, BUMN, koperasi, yayasan, dan instansi pemerintah yang memerlukan audit laporan keuangan untuk keperluan legal, perbankan, tender proyek, atau transparansi publik.

Disertifikasi Oleh:
Akuntan Publik resmi yang terdaftar di Kementerian Keuangan RI dan merupakan anggota Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI).